Program Keluarga Harapan

Meraih Keluarga Sejahtera

KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Kemenperin Siap Dukung KPM PKH Graduasi  Melalui Program Kewirausahaan 


Sumber : Humas Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial  Kementerian Sosial RI
Posting : Joko Hariyanto
Tanggal : 2019-02-19


Bagikan Berita

Kemenperin Siap Dukung KPM PKH Graduasi 
Melalui Program Kewirausahaan 

Mataram (19 Februari 2019) - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto memantau penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Mataram, Selasa. 

Kedatangan Erlangga didampingi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat yang hadir mewakili Menteri Sosial. Dalam kegiatan yang berlangsung di GOR 17 Desember Kota Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ini hadir 1.000 KPM PKH.

Menperin dalam sambutannya  menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Jokowidodo, agar pemanfaatan bantuan PKH dan BPNT digunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. 

“Negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju” ucap Airlangga.

Kepada KPM PKH dan BPNT, ia berharap dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada pemerintah. Bantuan sosial yang di dapat bisa digunakan sebagai modal pengembangan usaha. 

“Jadi nanti ibu dengan para Pendamping PKH akan dicarikan kegiatan yang bisa membuat ibu-ibu mandiri, lalu dari Kementerian Perindustrian dapat dibantu dalam packaging melalui Dinas Perindustrian,” ujar Airlangga. 

Lebih lanjut menurut Airlangga, Kemenperin juga siap mendukung Program graduasi dalam program kewirausahaan sehingga semakin banyak KPM PKH yang graduasi sejahtera mandiri.  

Dikatakannya pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.

Hal ini, di antaranya diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran karena PKH yang terintegrasi dengan Program BPNT atau Rastra merupakan salah satu program yang berkorntribusi besar terhadap angka kemiskinan. 

Pertengahan Januari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari  9,82% menjadi 9,66%. 

Tahun 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan yang semula 19,2 Triliun pada tahun 2018, menjadi 34,4 triliun. BPNT dari semula di tahun 2018 mencakup 10 juta KPM, pada tahun 2019 menjadi 15,6 juta KPM. 

Realisasi penyaluran per 30 Januari 2019, untuk PKH mencapai 83,50% dan BPNT mencapai 90,88%. 

Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan terdapat kenaikan indeks bansos hampir 100% dimana bantuannya menjadi bervariasi dengan masing-masing keluarga dengan maksimal 4 orang. 

"Hal ini merupakan bukti nyata komitmen Presiden Joko Widodo dalam menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit gini rasio," tegasnya. 

Sementara itu Harry menjelaskan bansos PKH dan BPNT Tahap I Tahun 2019 yang disalurkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp421.422.305.000. 

Bansos PKH dan BPNT Tahap I Tahun 2019 untuk Kota Mataram sebanyak Rp24.611.905.000 terdiri dari bansos PKH Rp22.243.275.000 bagi 17.520 KPM dan bansos BPNT Rp2.368.630.000 bagi 21.533 KPM.

Ida Ayu Made Adri, dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sari Urip Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang mengembangkan  kerajinan tangan dari rotan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial atas bantuan KUBE sehingga dapat memperluas usahanya.

Hadir pula Anak KPM PKH Berprestasi Kota Mataram yakniAhmad Helmi Ramdhani Juara BMX Cross Putra PORPROV NTB, Ni Made Ratna Juara Lombok International Dance Festival dan Abdul Majid Juara Silat Tingkat Provinsi. 

Hadir juga dalam acara ini Gubernur Provinsi NTB, Wakil Walikota Kota Mataram, beberapa anggota DPR RI, Sahabat PKH, Duta PKH NTB Ni Komang Sri Maya Dian Lestari, Pejabat struktural dari kedua Kementerian, Kadis Sosial Provinsi NTB, Kadis Perindustrian Provinsi, Direksi Bank Rakyat Indonesia, Kadis Sosial Kota Mataram, Forkopimda dan undangan lainnya. 

Humas Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI