Program Keluarga Harapan

Meraih Keluarga Sejahtera

KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Militansi Pendamping PKH Wujudkan KPM PKH Sejahtera Mandiri


Sumber : Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Posting :
Tanggal : 2019-06-17


Bagikan Berita

Jakarta, Pemerintah telah menargetkan sebanyak 800.000 keluarga penerima manfaat program keluarga (KPM PKH) harapan graduasi secara mandiri tahun 2019. 

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan untuk bisa memenuhi target tersebut setiap Pendamping Program Keluarga Harapan harus militan dalam mewujudkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

"Pendamping PKH harus militan. Artinya bersemangat tinggi dan penuh gairah mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM PKH. Jangan hanya menjadi pelaksana program saja, jangan terjebak rutinitas. Saudara harus profesional dan punya target," kata Agus, hari ini.

Agus mengatakan tugas Pendamping PKH tidak hanya sekedar mengurus bansos, tetapi mereka harus punya perencanaan kerja yang baik dan memiliki inovasi untuk mencapai kemandirian KPM. Ada tiga hal yang harus mampu dilakukan Pendamping PKH.

Pertama, perbaikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan dimana KPM PKH dapat mengakses kebutuhan dasar tersebut. Kedua, memastikan KPM PKH juga dapat mengakses bantuan sosial lainnya seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Sertifikasi Tanah, Program Subsidi Listrik dan Subsidi Elpiji, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

"Akses terhadap bansos yang lain tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH. Jika satu keluarga mendapat beragam bansos, maka diharapkan kondisi ekonomi mereka terbantu. Demikian halnya apabila dalam keluarga itu ada penyandang disabilitas berat atau lansia maka harus diupayakan mendapat bantuan PKH Lansia dan PKH Disabilitas," katanya.

Ketiga, lanjutnya, setelah menerima beragam bansos maka KPM didorong untuk lebih kreatif dalam meningkatkan produktifitas keluarga. 

"Pendamping PKH harus menanamkan dalam benak KPM bahwa bansos PKH bersifat temporer. Kelak bantuan akan dihentikan apabila mereka telah mandiri secara sosial ekonomi," Imbuhnya.

Dedah Graduasi Mandiri

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan graduasi mandiri merupakan bentuk kesadaran yang dilakuka KPM PKH disejumlah daerah seperti yang dilakukan Dedah (42) dari Dusun Depok, Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 

“Ia secara sukarela memutuskan mundur menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selama 8 tahun ia menerima PKH. Setelah kehidupannya membaik saat ini maka ia putuskan keluar dari PKH,” kata Harry. 

Dedah sendiri saat ini berkerja membantu mengasuh anak tetangga. Sedangkan suaminya Karmad (50) bekerja menjadi buruh bangunan. Selama menjadi KPM-PKH, Dedah yang mempunyai semangat untuk bisa membaik perekonomiannya pun tidak pernah meninggalkan pertemuan yang diadakan pendamping ditempatnya. 

“Disetiap pertemuan yang diadakan pendamping saya selalu mengikuti dan banyak belajar. Alhamdulillah sekarang sudah mulai meningkat, sudah bisa merenovasi rumah sedikit-sedikit menjadi lebih baik," ucap Dedah. 

Dedah mengaku senang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan pendamping PKH karena sangat membantunya mengubah cara berikirnya selama ini. 

“Pertemuan itu membuka pandangan saya bagaimana sebenarnya kita bisa mempunyai kehidupan lebih baik dan tidak menyerah pada nasib,” tambahnya. 

“Saya bersama suami jadi bisa mengatur keuangan keluarga yaitu sebagian hasil kerja suami kita tabung dan sebagian digunakan untuk keperluan lainnya. Dana yang kami dapatkan kami gunakan untuk keperluan sekolah anak kami,” terang Dedah. 

Membaiknya perekonomian keluarga tersebut membuat Dedah memutuskan keluar dari bantuan pemerintah yang telah 8 tahun diterimanya. Ia mengaku tak akan menyesali keputusannya untuk keluar dari PKH karena masih banyak keluarga lain yang di bawah kondisinya saat ini belum mendapat bantuan pemerintah.

"Kami memutuskan untuk mundur sukarela, biar keluarga lain yang menerima bantuan ini. Sekarang anak saya yang sekolah hanya seorang yang masih SD. Saya rasa kami sanggup membiayainya. Kalau dulu memang anak yang kedua sampai SMK biayanya cukup berat, tapi sekarang sudah lulus," ujar Dedah.

Sementara itu, Pendamping PKH Desa Sukajadi Sri Mulyawati mengaku kaget ketika Dedah berbicara akan keluar dari program PKH. Padahal menurutnya, keluarga Dedah masih layak untuk mendapat bantuan. 

"Ya kaget, tapi memang Ibu Dedah kaya hati, meski sebetulnya kondisinya masih layak dibantu. Ini prestasi bagi kami Pendamping PKH, setelah melakukan pembinaan, memberikan modul ekonomi akhirnya bisa mulai menata hidupnya untuk menuju sejahtera," ujarnya. (*)