Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Written by ika.marifatika Category: Berita
Published on 07 February 2014 Hits: 5456
Print

2014-02-07

Sejak tahun 2007, peserta PKH diarahkan pada RTSM. Tetapi mulai tahun 2012 basis bantuan kemudian diarahkan pada KSM yang terdiri  dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak.  Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah satu unit yang relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahtaraan, dan masa depan anak. Oleh karenanya, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Secara umum terjadi penambahan kepesertaan PKH sepanjang tahun 2012 hingga 2013. Data UPPKH menunjukkan pada tahap 1 tahun 2012, total peserta adalah 906.232 KSM. Angka ini bertambah hingga 58, 77% pada tahap ke-2 tahun 2013, yakni sebanyak 1.438.825 RTSM/KSM. Jika dilihat berdasarkan komposisi peserta, prosentase penambahan RTSM/KSM dari tahap 1 – 2012 menuju tahap 2 – 2013 adalah: peserta program Kesehatan saja bertambah sebanyak 87% (dari 85.213 menjadi 159.358), peserta program Pendidikan saja bertambah sebanyak 46,5% (dari 485.023 menjadi 710.660), dan peserta program Pendidikan sekaligus Kesehatan bertambah sebanyak 69,3% (dari 335.996 menjadi 568.807).

 

 

 

 

 

 

 
Written by ika.marifatika Category: Berita
Published on 30 January 2014 Hits: 4476
Print

Program Keluarga Harapan yang telah digulirkan sejak tahun 2007 tidak saja memberikan kebahagiaan untuk peserta PKH yang terdiri dari Keluarga Sangat Miskin (KSM). Pada pelaksanaan program PKH, terdapat sekelompok pahlawan yang berjasa dalam kesuksesan program. Mereka inilah yang disebut sebagai “pendamping”. Berdasarkan data UPPKH pusat, saat ini terdapat 11.010 pendamping dan operator yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang tercatat di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping akan mendampingi antara 150 sampai dengan 500 RTSM/KSM peserta PKH sesuai dengan kondisi geografis di setiap daerah. Selanjutnya setiap kecamatan yang memiliki pendamping lebih dari satu orang  terdapat seorang koordinator. Jumlah rasio pendamping dapt berubah sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pendampingan terhadap KSM dibutuhkan mengingat KSM pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan dalam memperjuangkan haknya. Untuk itu kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu mereka dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain melakukan validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini untuk membantu tugas-tugas Unit UPPKH (Usaha Pelaksana Program Keluarga Harapan) dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat dan tepat. 

 
Written by Super User Category: Berita
Published on 19 November 2012 Hits: 3712
Print

Oleh : Agung Hendrawan

Pada tanggal (10/10) setelah melakukan upacara Tabur Bunga Di Taman Makam Pahlawan (TMPN) Utama Kalibata dalam rangka Hari Pahlawan, Presiden RI Prof. DR. Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke KSN Indotera Expo, di dampingi oleh Wakil Presiden RI Prof. Budiono beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dalam kunjungannya, Presiden RI dijelaskan oleh Menteri Sosial DR. Salim Segaf Al Jufri, MA tentang hasil karya dari stand-stand peserta KSN Indotera Expo, beliau sangat terkesan dari karya dari berbagai daerah. Dalam kesempatan itu, ada beberapa stand yang dikunjungi oleh Presiden RI, dan bapak Presiden kagum akan UKM binaan dan Mitra dari Kementerian. Selain itu, Presiden RI menyempatkan ke Aula Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata untuk melihat lukisan photo-photo dari para Pahlawan, ada 152 display lukisan yang dipajang, termasuk lukisan Bung Karno dan Bung Hatta yang baru saja dilantik menjadi Pahlawan Nasional.
    Selain itu, bapak Presiden RI menyempatkan mencoba simulator Program Keluarga Harapan (PKH), bapak presiden sangat senang dengan apa yang menjadi capaian dari program Kementerian Sosial. Digedung Konvensi juga Presiden RI melihat beberapa pajangan senjata peninggalan zaman penjajahan, beliau juga antusias dengan pajangan beberapa hasil dokumentasi yang menggambarkan aksi social dalam penanganan bencana.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sumber berita : www.kemsos.go.id

 
Written by Super User Category: Berita
Published on 14 November 2012 Hits: 3323
Print

Sumber :

http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=31543

Politikindonesia - Indonesia dinilai menjadi pelaksana bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfers) yang cukup berhasil di Asia, bersama dengan beberapa negara lain seperti Filipina. Memasuki program ditahun ke-6 sejak 2007, saat ini semakin banyak Pemda yang memberikan respon positif dengan menyatakan kesediaannya berpartisipasi dengan  “sharing anggaran” melalui APBD.

Demikian disampaikan Dr. Andi ZA Dulung, MSc, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial pada pembukaan Rapat Koordinasi Tingkat Pusat Program Keluarga Harapan tahap 1 Tahun 2012, di Sahid Hotel Lippo Cikarang.

Kata Andi, penilaian tersebut didapatkan dari pihak lembaga-lembaga non pemerintah nasional dan internasional yang telah terlibat aktif melakukan evaluasi maupun kajian PKH selama ini.

“Memasuki program ditahun ke-6 sejak 2007, saat ini semakin banyak Pemda yang memberikan respon positif dengan menyatakan kesediaannya berpartisipasi dengan  “sharing anggaran” melalui APBD," jelas Andi.

Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Edi  Suharto, M.Sc. Ph.D memfokuskan koordinasi kali ini dalam 3 bagian. Pertama, masalah sinergitas implementasi basis data terpadu, kedua, sinergitas implementasi pelayanan service provider bidang pendidikan dan kesehatan, dan ketiga, pada mekanisme komunikasi untuk sinergitas dan Implementasi PKH.

Wisnu Agung Prasetya, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial Dan Bencana yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan optimisme akan keberhasilan PHK dalam melayani 5,9 juta warga sangat miskin di 2014 nanti.

“Tantangannya adalah koordinasi, dan kita senang karena muncul spontanitas dan ide-ide terobosan yang semakin gemilang ditengah data program perlindungan sosial (PPLS) terbaru, dan arahan yang semakin jelas dan kongkrit," ungkapnya.

Sebagai contoh, usulan adanya asistensi dari pendamping program PKH kepada kepala daerah terkait "sharing anggaran" merupakan langkah maju.

“Data bisa dari TNP2K, namun kebutuhan di daerah seperti jumlah perawat yang dibutuhkan, akses dan jumlah Poliklinik desa, merupakan inisiatif daerah, dimana assesmen para pendamping program akan menjadi masukan bagi Bupati," terang Wisnu seraya menambahkan, dengan kualifikasi dan rekrutmen yang baik, para pendamping program PKH ini pantas kita sebut sebagai peneliti sosial.

(ron/rin/kap)

 
Written by Super User Category: Berita
Published on 14 November 2012 Hits: 1791
Print

Oleh Yudi Rahmat

Sumber : http://infopublik.kominfo.go.id/?page=news&newsid=35879

 

Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie membuka Pameran Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Indonesia Kesejahteraan (Indotera) Expo 2012 di Taman Makam Pahlawan Nasional Jakarta, Jumat (9/11).

Menurut Mensos, pameran KSN Indotera Expo 2012 ini merupakan program KSN kelima, yang tahun-tahun sebelumnya di selenggarakan di Balai Sidang - JCC Senayan, tapi kali ini dipindahkan di Aula Taman Makam Pahlawan. "Dilaksanakan Pameran di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini, kita tidak perlu sewa tempat dan dapat hemat anggaran juga. Lokasi TMP Nasional ini yang pengelolaan dan kewenangan pembinaan dibawah kemsos ini bisa dimanfaatkan," kata Mensos usai membuka Indotera Expo 2012.

Selain itu, lanjut Mensos, supaya masyarakat lebih memahami keperintisan dan kepahlawanan nasional. "Sedang Tujuannya sudah jelas, kita tidak ingin Hari KSN dan Pahlawan nasional hanya seremonial saja," katanya.

Menurut Mensos, meski ada kekurangan sana sini, namun dilapangan bangsa ini juga bergerak semua untuk membangun semangat kepahlawanan nasional dan keperintisan serta kesetiakawanan sosial yang ada di program Kemsos. "Dan kami yakin bahwa program yang ada ini, menjadi program-program sosial bisa menjadi perekat bangsa, karena program sosial tidak mengenal suku, kelompok, daerah murni berkaitan dengan kemanusian, keperintisan, kebangsaan dan kepahlawan saling mengisi, mencintai,gandengtangan, jadi seluruh program sosial disetarakan," jelasnya.

Dia menambahkan peringatan Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan sosial Nasional yang setiap tahunnya dilaksanakan pada 10 November, dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang setiap tahunnya dilaksanakan pada 20 Desember, pemaknaannya tidak hanya pada sebuah aktifitas upacara semata, tetapi lebih diarahkan pada pewarisan semangat, jiwa dan perasaan-perasaan yang mendorong arah jarum jam menuju kebebasan menjadi perekat Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemsos Toto Utomo Budi Santosa mengatakan KSN Indotera Expo 2012 dengan tema Semangat Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial Menuju Indonesia Sejahtera 2025" akan berlangsung selama 3 hari, mulai 9 - 11 November 2012 di area Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepesertaan dalam KSN Indotera Expo 2012 berasal dari Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, Dinas Sosial. Mitra Kerja, Dunia usaha, dan komunitas warga. "Konsep KSN Indotera Expo 2012, kali ini, adalah edutainment atau pendidikan dan pagelaran, memasarkan hasil-hasil pembangunan dari masing-masing kementerian/lembaga/Instansi terkait, mitra kerja, dunia usaha dan komunitas warga," katanya.

 
Written by Super User Category: Berita
Published on 06 November 2012 Hits: 5219
Print
Abdul Halim Mahally ; Peserta Program Doktoral pada National University of Malaysia, Selangor, Malaysia; Korwil PKH Provinsi Riau
Sumber :  REPUBLIKA, 20 Juni 2012
 
Hingga saat ini, program keluarga harapan (PKH) belum dikenal luas di Indonesia. Memang, PKH tak setenar lembaga KPK yang hampir tiap hari menjadi headline di media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, PKH adalah program nasional dalam membantu keluarga sangat miskin (KSM) di Tanah Air guna memperoleh layanan gratis pendidikan dan kesehatan.
 
Jika KPK semacam “malaikat pencabut nyawa“ untuk para terduga koruptor di berbagai belahan pojok negeri ini maka PKH justru menjadi “malaikat penyelamat“ bagi masyarakat keluarga miskin.
 
Pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah PKH itu? Samakah dengan bantuan langsung tunai (BLT)? Mengapa banyak pemerintah daerah yang begitu menginginkan program tersebut? Apa saja syarat untuk mendapatkannya? Tulisan sederhana ini hendak mendeskripsikan program keluarga harapan secara general sekaligus menjawab sederet pertanyaan di atas.
 
Perlindungan Sosial
 
Program keluarga harapan diadopsi dari sejumlah negara di kawasan Amerika Latin, seperti Brasil, Cile, Nikaragua, dan Meksiko (2003). Di kawasan Asia Tenggara, Filipina dan Indonesia adalah negara yang menguji coba program untuk keluarga sangat miskin ini.
 
Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai wakil presiden RI dan terdiri atas sejumlah kementerian terkait (Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas) telah menerapkan PKH di tujuh provinsi pada 2007.
 
Kementerian Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial membentuk unit pelaksana PKH (UPPKH) Pusat yang berfungsi sebagai pelaksana teknis dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Seperti dipaparkan Menteri Sosial Salim Djufri Assegaf dan Dirjen Perlindungan Sosial di Kementerian Sosial Andi ZA Dulung pada Rakornas PKH di Bandung (21-22 Maret 2012), pemerintah menargetkan KSM penerima PKH sebanyak tiga juta jiwa pada 2014.
 
Dalam perjalanannya, PKH dikembangkan di 25 provinsi pada 2011 dan telah mencakup 33 provinsi pada awal 2012. Tujuan PKH di antaranya adalah memberikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang masuk domain KSM. Program perlindungan sosial (social protection) semacam ini tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi minimalisasi angka kemiskinan di suatu negara.
 
Syarat memperoleh PKH
 
Berbeda dengan BLT, pada PKH ada persyaratan khusus yang ditetapkan pemerintah. Karena itu disebut conditional cash transfer atau bantuan tunai bersyarat pertama, peserta PKH adalah KSM yang memiliki ibu hamil (bumil) atau balita. Kedua, peserta PKH adalah KSM yang memiliki anak didik usia enam-15 tahun (SD/SMP).
 
Ketiga, peserta PKH adalah KSM yang telah terdaftar di BPS. Berdasarkan pada data BPS berisi jumlah KSM yang diajukan oleh bupati/wali kota ke Kementerian Sosial selaku instansi yang ditunjuk TNP2K untuk melaksanakan teknis program, dilakukan verifikasi dan validasi data BPS oleh para pendamping dan operator di masing-masing kabupaten/kota penerima PKH.
 
Para pendamping dan operator minimal berpendidikan D-3 dan diseleksi langsung oleh tim rekrutmen yang terdiri atas Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan praktisi sosial/akademisi. Dinas Sosial di kabupaten/kota hanya bertugas menyeleksi persyaratan administrasi.
 
Setelah diberikan diklat dan bimbingan teknis maka para pendamping dan operator bertugas melakukan validasi dan verifikasi terhadap data KSM yang diajukan kepada Kementerian Sosial. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara program BLT dan PKH. Bisa saja data BPS tentang keluarga sangat miskin yang diajukan oleh bupati/wali kota, misalnya, 10 ribu KSM di suatu kabupaten/kota pada akhirnya hanya tersisa 7.000 KSM yang benar-benar “berhak“ memperoleh PKH sesuai dengan syarat-syarat di atas.
 
Sehingga, dugaan adanya praktik KKN pada saat pendataan KSM dapat dicegah. Besaran dana yang diterima KSM peserta PKH bervariasi, mulai Rp 2,2 juta hingga minimal Rp 600 ribu per tahun yang dibayarkan selama empat tahap melalui PT Pos atau BRI.
 
KSM penerima bantuan dikurangi Rp 50 ribu-Rp 150 ribu dari total nominal bantuannya jika--misalnya--tidak memeriksakan diri ke puskesmas/posyandu selama kehamilan atau anakanak KSM yang di tingkat SD dan SMP absensi kehadiran di sekolahnya tidak mencapai 80 persen pada setiap tahap penerimaan bantuan.
 
Walhasil, program keluarga harapan sangat bermanfaat untuk rakyat kecil di negeri ini. Dan, selaras dengan pengembangan wilayah PKH ke sejumlah provinsi yang dilakukan Kementerian Sosial maka semakin banyak pula pemerintah daerah yang hendak mendapatkan program ini. Apalagi, pemerintah daerah tidak perlu terbebani APBDnya karena APBN telah menggelontorkan dana miliaran rupiah sesuai dengan jumlah data 
keluarga sangat miskin.
 
Sesuai MoU dengan pusat, pemerintah daerah hanya berkewajiban memastikan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sekretariat UPPKH dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Penulis berharap, birokrasi di daerah lebih memudahkan bagi masyarakat keluarga sangat miskin untuk memperoleh manfaat maksimal dari PKH.
 
Apalagi, program yang pada 2011 didampingi oleh 4.077 orang dan 510 operator di berbagai daerah ini tidaklah dirancang untuk satu periode pemerintahan saja, tetapi sustainable atau berkelanjutan. Sebab, siapa pun yang menjadi presiden di negara kita, masyarakat sangat miskin tetap (akan selalu) ada. Karena itu, para pemimpin harus serius dalam mengayomi masyarakat miskin jika tak hendak dipersalahkan oleh sejarah perjalanan bangsa ini. Wallahu a'lam. ●
 
Written by Super User Category: Berita
Published on 05 November 2012 Hits: 3781
Print

Rakor Pusat tahap 3 tahun 2012 dengan tema "Strategi Transformasi Kepesertaan PKH sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan PKH berbasis Data Terpadu" diselenggarakan di hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang tanggal 5-7 November 2012.

 
Written by Super User Category: Berita
Published on 14 September 2012 Hits: 2680
Print

Jumat, 3 Desember 2010 | 10:27

[BANDUNG] Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di dalam negeri. Namun, pada intinya itu bukan hanya mengenai angka semata, tapi lebih kepada upaya menyejahterakan rakyat.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengutarakan, mengurangi kemiskinan adalah sasaran bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Itu menjadi salah satu indikator kesuksesan daerah hingga negara.

“Namun, bukan hanya soal angka. Akhir yang kita inginkan adalah rakyat yang benar-benar sejahtera,” tutur Wapres Boediono saat memberi pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bandung, Jawa Barat Kamis (2/12) malam.

Read more: Mengurangi Kemiskinan Bukan Hanya Soal Angka
 
Written by Super User Category: Berita
Published on 14 September 2012 Hits: 3478
Print

10 Maret 2012| 13:57 WIB

REMBANG, suaramerdeka.com – Warga miskin di Kabupaten Rembang berharap bantuan langsung melalui program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI bisa cair sebelum harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Bantuan itu setidaknya bisa mengurangi beban warga saat harga-harga kebutuhan pokok naik.

"BBM belum naik saja harga-harga sudah mulai naik. Kami berharap bantuan bisa cair sebelum harga BBM dinaikkan," ujar Sulastri (45), warga Sulang, Sabtu (10/3).

Setelah pencairan bantuan PKH untuk triwulan terakhir tahun 2011 tuntas awal Januari lalu, hingga kini belum ada kepastian kapan bantuan serupa akan dikucurkan lagi. Bantuan triwulan pertama tahun 2012, seharusnya sudah cair pada Maret 2012.

Read more: Bantuan Langsung PKH Diharapkan Cair Sebelum BBM Naik