Program Keluarga Harapan | Testimonial | Program Keluarga Harapan

Testimonial

Bahasa |  English  

Kugadaikan BPKB motorku

Kugadaikan BPKB Motorku untuk menolong nyawa anak RTSMku

 

(#....sebuah pengalaman empirik dari sosok Pendamping untuk memperjuangkan hak RTSM peserta PKH....#)

 Oleh: Sri Estiningsih, S.IP, Pendamping PKH Kec Berbah dan Depok, Sleman


RTSM peserta PKH memang sosok yang perlu dilindungi. Mereka serba minimalis, dipandang dari segi ekonomi, pendidikan maupun sosial. Berikut adalah kisah nyata Pendamping di tahun pertama mendampingi peserta PKH, sekitar bulan Oktober 2009.

 

Sebut saja namanya Puji Lestari, peserta PKH dari dusun Jomblang Tegaltirto Berbah Sleman Yogyakarta. Puji Lestari seorang ibu rumah tangga, dengan 2 orang anak, yakni Riyanto kelas 6 SD dan Dinda Tri Lestari berusia 4 tahun. Suaminya bekerja sebagai kenek truk, dengan penghasilan sekitar Rp.300.000, per bulan.

 

Sekitar Bulan Oktober 2009 ada wabah Demam Berdarah, dan terutama menyerang anak-anak. Tidak peduli kaya atau miskin, banyak anak yang berjatuhan masuk rumah sakit dengan gejala Demam Berdarah. Dinda salah satu anak yang menderita gejala Demam Berdarah. Pada saat kejadian, suami peserta PKH sedang ikut truk mengantar barang ke luar kota. Suhu badan Dinda tinggi sampai tiga hari tidak turun, lalu dibawa ke Puskesmas. Oleh Puskesmas, diberi rujukan ke RS A (bukan anama sebenarnya). Di RS tersebut, kartu PKH tidak bisa digunakan.

 

Puji Lestari menelepon Pendamping dengan menggunakan Ponsel butut pinjaman tetangga, pada saat itu Pendamping sedang ada Rapat Koordinasi dengan Instansi-instansi terkait tingkat Kabupaten. Pendamping menyuruh RTSM tersebut pindah ke RSI B, karena kurang lebih sebulan yang lalu, Pendamping pernah menguruskan salah seorang peserta PKH berobat menggunakan kartu PKH. Ternyata pihak RS tidak mau menerima kartu PKH, sebagai pengganti Kartu Jamkesmas.

 

Setelah selesai Rakor di Kabupaten, Pendamping langsung meluncur ke RS B, di daerah Umbulharjo, Kodya Yogyakarta. Pendamping bernegosiasi dengan bagian Pendaftaran, mereka tetap tidak mau menerima Kartu PKH. Yang mereka akui sebagai jaminan kesehatan adalah kartu Jamkesmas. Pendamping sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Kartu PKH bisa sebagai Pengganti Kartu Jamkesmas, dan kurang lebih satu bulan yang lalu, RSI Hidayatullah melayani juga peserta PKH. Namun mereka tetap tidak mau menerima. Pihak Rumah Sakit mau menerima dan merawat pasien seperti pasien biasa, harus bayar penuh biaya pengobatan.

 

Sayangnya pada saat itu, Pendamping tidak membawa foto copian Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, di mana dalam Manlak tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa Kartu Peserta PKH bisa digunakan sama seperti Kartu Jamkesmas.

 

Kondisi Dinda semakin lemas, Pendamping langsung membawa Dinda ke RS C, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Pendamping Prambanan bahwa di RS tersebut kartu PKH bisa digunakan. Sesampainya di RS C, Dinda langsung ditangani di UGD, Pendamping mengurus administrasi di bagian Pendaftaran, dengan jaminan Kartu PKH tersebut. Namun kondisi Dinda sudah sangat parah, harus ditanganni secara khusus oleh dokter spesialis anak, sementara di RS C, pada waktu itu, belum ada Dokter Spesialis Anak. Dinda harus dirujuk di Rumah Sakit yang lebih besar. Oleh RS C, dirujuk ke RS D, dengan diantar Ambulan. Biaya perawatan di RS C, Pendamping minta agar bisa dibereskan hari berikutnya.

 

Di RS D, kembali kartu PKH ditolak, untuk penjaminan kesehatan, pihak RS hanya menerima Jamkesmas atau Jamkesda. Untungnya, peserta PKH tersebut memiliki juga Jamkesda (Kartu Keluarga Miskin). Jadi yang dipakai penjaminan adalah KKM bukan KARTU PKH. Dinda langsung ditangani di UGD, Pendamping menunggui, sambil memastikan bahwa anak tersebut, bisa mendapatkan kamar perawatan. Setelah mendapatkan kamar rawat inap di kelas III, Pendamping baru pulang ke rumah, namun dengan penuh rasa khawatir, karena kondisi Dinda sudah sangat lemas. Sepanjang malam, Pendamping masih kepikiran terus, khawatir terjadi apa-apa dengan Dinda,

 

Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pendamping sudah sampai lagi di RS D. Sesampainya di sana langsung melihat kondisi Dinda, dan konsultasi dengan perawat jaga. Diberitahu, bahwa Dinda baru saja melewati masa kritisnya. Ternyata semalam Dinda sudah mengalami shock, perutnya buncit, makanan minuman sudah tidak bisa masuk, akhirnya disonde. Pendamping merasa sangat bersyukur, Dinda terlepas dari malaikat maut, namun ada juga rasa penyesalan, kenapa Rumah Sakit, masih menolak peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas. Pendamping menguruskan penjaminan kesehatan dengan KKM di kantor JPKM Sleman,

Setelah dua hari di rawat di RS, kondisi Dinda berangsur membaik, di hari ketiga, kakak Dinda, Riyanto, juga mengalami gejala yang sama dengan Dinda, akhirnya di rawat di RS D di ruang yang sama juga. Pada waktu itu, suami Puji Lestari sudah ada di rumah, dia yang saya suruh menguruskan surat penjaminan kesehatan untuk Riyanto. Akhir cerita, kakak beradik anak peserta PKH bisa dirawat di RS dengan menggunakan penjaminan kesehatan dari KKM bukan Kartu PKH.

 

Setelah dirawat selama lima hari, Dinda diperbolehkan pulang, namun Riyanto masih nunggu satu hari lagi. Pendamping kembali menguruskan surat penjaminan kesehatan tersebut di Kantor JPKM Sleman. Keesokan harinya, Riyanto juga diperbolehkan pulang, dengan syarat kalau sudah lunas membayar kekurangan biaya RS yang tidak dijamin oleh Jamkesda. Pada waktu itu, peserta PKH belum membawa uang sepeserpun. Oleh pihak RS, Riyanto boleh dibawa pulang, kalau menjaminkan KTP dan BPKB motor. Pendamping bernegosiasi dengan Petugas RS dan minta pengertian bahwa mereka ini betul-betul rumah tangga sangat miskin, yang mereka miliki hanya sepeda butut, dari mana mereka bisa menjaminkan BPKB? Pihak RS tetap tidak mau melepaskan pasien kalau tidak ada jaminan. Akhirnya Pendamping berinisiatif pulang mengambil BPKB motor untuk ” digadaikan” di RS sebagai jaminan anak peserta PKH karena belum bisa melunasi kekurangan biaya rumah sakit. Pada waktu itu, Dinda menghabiskan dana kurang lebih Rp.1.000.000,- dan mendapatkan keringanan biaya Rp.600.000,- , sementara Riyanto menghabiskan dana Rp. 800.000,- mendapat keringanan Rp. 400.000,. Jadi kekurangan biaya dua anak tersebut adalah Rp. 800.000,-. Bagi sebagian orang, uang delapan ratus ribu rupiah mungkin tidak terlalu banyak, tetapi bagi RTSM peserta PKH, uang tersebut menjadi sangat berharga, apalagi penghasilannya sebulan tidak mencapai angka itu. Apakah itu artinya mitos bahwa ” orang miskin dilarang sakit” benar-benar menjadi kenyataan?

 

Alhamdulillah sekarang rumah sakit tersebut di atas sudah melayani peserta PKH dengan kartu PKH.


Kantor Pelaksana PKH Pusat

Gedung D Kementerian Sosial RI

Jl. Salemba Raya No.28, Jakarta Pusat

+6221 3103591 (ex.2446)

Fax : +6221-3147474, 3925153

E-mail : pusat@pkh.kemsos.go.id